SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan pengentasan kemiskinan tetap menjadi fokus utama pada 2026. Selain menekan angka kemiskinan, pemerintah juga akan menggenjot penurunan pengangguran dengan intervensi lintas sektor dan evaluasi ketat program bantuan sosial agar tepat sasaran.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan arah kebijakan pembangunan pada 2026 tetap berpijak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ukuran utamanya, kata Gubernur, adalah kemampuan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat paripurna DPRD Jawa Tengah dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa (31/3/2026).
“Output pembangunan adalah masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan,” kata Ahmad Luthfi.
Sepanjang 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat turun dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 4,78 persen pada 2024 menjadi 4,32 persen pada 2025.
Capaian tersebut turut ditopang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 persen, di atas rata-rata nasional, serta realisasi investasi yang mencapai Rp 88,8 triliun.
Meski demikian, belum menetapkan target spesifik penurunan kemiskinan pada 2026. Pemerintah provinsi masih menunggu hasil evaluasi kinerja 2025 dan rekomendasi dari DPRD Jawa Tengah.
Gubernur menegaskan, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Intervensi harus menyasar kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sandang, pangan, papan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.
“Harus kita keroyok bersama, antara provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Dengan kolaborasi, penurunan kemiskinan bisa lebih signifikan,” ujarnya.
Salah satu contoh intervensi adalah program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang pada 2025 menyasar sekitar 17 ribu unit. Program tersebut diintegrasikan dengan intervensi lain seperti penanganan stunting, peningkatan akses pendidikan, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Di sektor pendidikan, Pemprov Jateng juga menggulirkan program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, melalui skema kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng.
Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya bantuan sosial (bansos) agar benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh ada penerima bansos yang bergantung dalam jangka panjang.
“Jangan sampai ada penerima bansos sampai delapan tahun. Ini harus jadi bahan evaluasi. Kita lakukan evaluasi triwulanan, tahunan, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam LKPJ 2025, Pemprov Jateng juga mencatat sejumlah capaian lain, di antaranya inflasi terkendali di angka 2,72 persen, indeks reformasi birokrasi sebesar 94,06, serta indeks modal manusia sekitar 62 persen dari produktivitas normal.
Untuk mendukung program pemerintah pusat, Jawa Tengah juga mencatat realisasi sejumlah program strategis. Program makanan bergizi gratis telah menjangkau 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Selain itu, program pembangunan 3 juta rumah mencatat capaian 17.510 unit dari APBD dan 2.743 unit dari dukungan Baznas serta CSR. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi sebanyak 6.233 unit dari total 8.523 unit.
Di sektor kesehatan, program cek kesehatan gratis telah melayani 14,13 juta masyarakat. Sementara itu, program Sekolah Rakyat telah berdiri di 14 kabupaten/kota dengan total 17 unit dan menampung 1.275 siswa.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan LKPJ Gubernur 2025 telah diterima dan selanjutnya akan dikaji lebih mendalam oleh panitia khusus (Pansus).
“Pansus sudah dibentuk untuk mereview seluruh kegiatan tahun 2025. Hasilnya nanti akan menjadi catatan perbaikan untuk kebijakan tahun 2026,” kata Sumanto.*
