SEMARANG – Suasana hangat penuh kebersamaan mewarnai halalbihalal yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama para bupati dan wali kota se-Jateng di Kantor Gubernur, Rabu 25 Maret 2026.
Tak sekadar ajang saling memaafkan, momentum ini dimanfaatkan sebagai forum konsolidasi untuk memperkuat sinergi dan kinerja pascalebaran.
Sejumlah kepala daerah menilai, pertemuan ini penting untuk menyelaraskan langkah menghadapi berbagai agenda strategis ke depan, mulai dari ketahanan pangan hingga pembangunan infrastruktur.
Pelaksana Tugas Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan halalbihalal kali ini memiliki makna lebih dari sekadar tradisi tahunan.
“Ini tidak hanya forum silaturahmi, tapi juga forum koordinasi setelah Lebaran. Kami juga berkoordinasi dengan Pak Gubernur terkait berbagai hal, seperti ketahanan pangan dan infrastruktur,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi juga akan terus dilakukan, termasuk membahas dinamika arus mudik dan balik di wilayah Kabupaten Pati, yang setiap tahun menjadi salah satu titik pergerakan pemudik.
Hal senada disampaikan Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari. Menurutnya, hari pertama masuk kerja usai cuti Lebaran menjadi momen penting untuk membangun kembali semangat pelayanan.
“Ini momentum untuk saling memaafkan dan mengikhlaskan. Kita bersama Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota berkumpul dengan Pak Gubernur untuk memperkuat kebersamaan,” katanya.
Ia juga mengaku telah langsung menggelar apel pagi di daerahnya, sekaligus menyampaikan arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) agar kembali fokus bekerja melayani masyarakat.
“Saya pun juga memberikan arahan kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kendal sama seperti apa yang di apa sampaikan oleh Pak Gub,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya menjaga semangat kerja usai menjalani masa libur panjang. Ia mengingatkan ASN agar meningkatkan pengabdian.
“Setelah mudik jangan malah malas. Tingkatkan pengabdian kepada masyarakat. ASN itu panggilan hati nurani, jadi harus siap menghadapi berbagai keluhan masyarakat dengan respons positif,” tegasnya.
Menurutnya, halalbihalal bukan sekadar seremoni atau “open house”, melainkan ruang untuk menyamakan persepsi, mempererat silaturahmi, sekaligus membangun semangat baru dalam memberikan pelayanan publik.
“Tradisi ini kita rawat untuk memperkuat sinergitas antara OPD provinsi dengan kabupaten/kota. Tujuannya satu, pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” imbuhnya.*
