Semarang – BPJS Kesehatan Cabang Semarang mendorong keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) melalui peran Kader JKN.
Peran Kader JKN sebagai mitra BPJS Kesehatan tak hanya dalam membantu mengingatkan peserta JKN dalam hal pembayaran iuran. Namun, sebagai bagian dari masyarakat dan perpanjangan tangan BPJS Kesehatan, Kader JKN turut berperan sebagai pemberi informasi meliputi hak dan kewajiban peserta, prosedur pelayanan kesehatan, serta iuran dan tata cara pembayaran peserta JKN.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Fitria Nurlaila Pulukadang mengatakan, peran Kader JKN sangatlah penting untuk mereduksi tunggakan iuran peserta segmen Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Kota Semarang sendiri meski telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) seratus persen, angka keaktifan peserta baru diangka 82,26%. Sedangkan di Kabupaten Demak, kepesertaan Program JKN mencapai 99,42% dari total penduduk dengan tingkat keaktifan peserta 79,2% di bulan ini.
“Ketepatan dalam membayar iuran dapat mendukung penyelenggaraan Program JKN karena iuran digunakan untuk membayar layanan kesehatan yang diterima peserta di fasilitas kesehatan. Peserta yang sehat diharapkan tetap membayarkan iurannya,” katanya, Kamis (23/1/2025).
Saat ini pensyaratan pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM) memerlukan kepesertaan JKN aktif. Tak hanya asas kepatuhan regulasi disini perlu kesadaran masyarakat bahwa kepesertaan JKN ini juga tetap dapat dimanfaatkan dalam insiden kecelakaan lalulintas. Asalkan tetap mengikuti ketentuan dan prosedur.
Saat ini Kader JKN yang bertugas di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Semarang berjumlah 44 orang, yang meliputi 29 Kader JKN di Kota Semarang dan 15 Kader JKN di Kabupaten Demak. Peserta tak perlu ragu juga didatangi oleh Kader JKN, karena Kader dilengkapi dengan rompi serta tanda pengenal resmi dari BPJS Kesehatan.
“Berkat peran Kader JKN ini, sepanjang tahun 2024 ini BPJS Kesehatan Cabang Semarang berhasil mengumpulkan iuran peserta yang menunggak di Kabupaten Demak mencapai 3 Miliar sedangkan di Kota Semarang mencapai 6 Miliar rupiah,” tegas Fitria.
Fitria berharap, pada tahun ini dengan hadirnya Kader JKN secara berkelanjutan mampu meningkatkan kolektabilitas iuran Program JKN.
Salah satu Kader JKN yang bertugas di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Tri Hartatik menjelaskan, tugasnya selama enam tahun bergabung dalam Program JKN ini tidak semata-mata menagih iuran tertunggak saja.
“Selama menjadi Kader JKN, saya merasa senang karena bertemu dengan banyak orang dengan berbagai karakter, bisa membantu orang menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya,” ucap wanita yang kerap disapa Tatik.
Menurutnya, dinamika penolakan dari beberapa peserta atas Program JKN ini tentu ada. Namun, sebagai Kader JKN fungsi edukasi ini perlu dijalankan. Seiring berjalannya waktu dan kunjungan teratur ke peserta, ternyata masyarakat belum memahami manfaat dari Program JKN.
“Menjadi Kader JKN, adalah bagaimana saya memposisikan sebagai peserta, mengapa peserta bersikap seperti itu saya harus memahami terlebih dahulu. Perlunya saya untuk berperan sebagai sahabat peserta, yang senantiasa juga memberi solusi dari kecemasan pribadi,” tambahnya.
Tatik meyakini hadirnya Program JKN ini akan terus diharapkan keberadaannya oleh masyarakat. Bahkan di lapangan Tatik menyebut banyak peserta yang mengakui pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang sangat besar. Hanya saja kesadaran memiliki Program JKN ini yang masih kurang.
“Mungkin saat ini masyarakat yang sehat merasa tidak membutuhkan, padahal sakit datang tanpa ada pertanda, kita tidak pernah tahu. Disinilah melalui berbagai pendekatan saya mengoptimalkan agar peserta sehat tetap rutin membayarkan iurannya. Program JKN ini program terbaik yang dimiliki pemerintah khususnya di bidang pelayanan kesehatan,” tegasnya.***
