SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengeluarkan ultimatum menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, jangan sampai ada permainan harga maupun sumbatan distribusi pangan atau permainan pasar. Penegasan itu disampaikan saat inflasi Jawa Tengah tercatat tetap terkendali di angka 2,83 persen (year on year/yoy), di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), TP2DD, dan Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah di Semarang, Rabu, 11 Februari 2026, Ahmad Luthfi menegaskan, pengendalian harga pangan menjadi prioritas utama seluruh kepala daerah di provinsi tersebut.
“Menjelang Lebaran saya tidak mau ada kenaikan harga yang tidak terkendali. Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir,” tegasnya.
Menurut Ahmad Luthfi, lonjakan permintaan selama Ramadan dan Idulfitri berpotensi memicu kenaikan harga, terutama pada komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng. Karena itu, ia meminta bupati dan wali kota melakukan pengawasan ketat di wilayah masing-masing.
Ia juga menginstruksikan pemasangan dashboard harga di pasar-pasar besar atau induk yang diperbarui secara berkala untuk menjamin transparansi. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memantau langsung perkembangan harga sekaligus menutup celah praktik spekulasi.
“Dashboard harga harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu dan tidak ada ruang untuk permainan harga,” ujarnya.
Luthfi mengingatkan daerah sentra produksi tidak boleh mengalami kekurangan pasokan akibat distribusi yang tidak terkontrol. Penguatan rantai pasok dan pengawalan distribusi menjadi kunci menjaga stabilitas harga.
Selain pengendalian inflasi jangka pendek, Pemprov Jateng juga menekankan ketahanan pangan jangka panjang melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, sekitar 1,3 juta hektare lahan pertanian di Jawa Tengah ditargetkan tetap terlindungi untuk menjaga kapasitas produksi.
“Produksi pangan harus kita tingkatkan, teknologi pertanian harus kita dorong, dan lahan pertanian wajib kita pertahankan,” kata Ahmad Luthfi.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya investasi sebagai motor pembangunan. Sepanjang 2025, realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp 88,50 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 418.138 orang. Ahmad Luthfi menyebut kemampuan pembiayaan pembangunan dari APBN dan APBD hanya sekitar 11,9 persen, sehingga investasi menjadi tumpuan utama.
“Kalau tidak didorong investasi, pembangunan tidak akan maksimal. Iklim investasi harus kita jaga. Tidak boleh ada premanisme, tidak boleh ada pungli. Perizinan harus cepat, mudah, dan transparan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, menyatakan, inflasi Jateng pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen (yoy), dengan deflasi 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm).
“Inflasi masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring masuknya masa panen dan normalisasi permintaan pasca-Nataru,” ujarnya.
Meski demikian, BI mengingatkan risiko kenaikan harga pada momentum HBKN tetap perlu diantisipasi. Secara historis, beras dan aneka cabai kerap menjadi penyumbang inflasi selama Ramadan dan Idulfitri.
Dengan kombinasi penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengawasan ketat pemerintah daerah, stabilitas harga diharapkan tetap terjaga hingga puncak Lebaran 2026.*
