SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong penerapan sekolah inklusi di wilayahnya, supaya terjadi percepatan pemerataan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau disabilitas di provinsi ini.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jateng Tahun 2026 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada, Jumat 6 Februari 2026.
Taj Yasin mengatakan, berkomitmen melakukan penanganan penyandang disabilitas secara sistematis dan terintegrasi. Pemprov Jateng kini fokus pada sinkronisasi data dan penguatan regulasi untuk menyentuh akar permasalahan penyandang disabilitas di 35 Kabupaten/Kota.
Ia memaparkan, pemerintah telah mengantongi peta sebaran disabilitas yang detail sebagai basis kebijakan. Berdasarkan data Dinas Sosial Jateng, penyandang disabilitas di Jateng ada sekitar 100 ribuan orang. Merekja tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Wagub menyatakan bahwa ketersediaan data ini merupakan modal penting bagi Pemprov untuk menata ulang aksesibilitas yang selama ini masih terkendala.
“Kami akui memang masih ada kekurangan dalam akses pendidikan dan kelayakan hidup. Justru karena itu, saat ini kami mulai menata kembali agar penanganannya lebih presisi,” tegas Wagub di hadapan para kepala daerah.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, fokus utama pemerintah adalah melakukan kampanye masif mengenai sekolah inklusif dan kesadaran masyarakat. Langkah ini dianggap sebagai fondasi penting sebelum masuk ke tahap pemenuhan hak yang lebih teknis.
“Masyarakat harus paham dulu bahwa saudara-saudara kita ini butuh kelayakan hidup. Kita ingin mereka punya akses pendidikan agar bisa mandiri, bahkan hingga mampu menjadi kepala rumah tangga yang berdaya secara ekonomi,” lanjutnya.
Melalui Musrenbang 2026 ini, Pemprov memastikan bahwa setiap usulan dari komunitas difabel, akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Wagub juga menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk mengkaji ulang efektivitas sekolah inklusif agar tidak ada lagi anak disabilitas usia sekolah yang tertinggal.
Sebagai informasi, dalam acara itu perwakilan dari Roemah Difabel Jawa Tengah, Didik Sugiyanto, menyampaikan aspirasinya kepada Pemprov Jateng.
Didik mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah yang mendeklarasikan diri sebagai Bapak Disabilitas.
Walakin, Didik menyoroti pentingnya penyelesaian Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas sebagai mandat dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Perda Jateng No. 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
“Kami merasakan masih ada penyandang disabilitas usia sekolah yang tidak sekolah, dan usia produktif yang tidak bekerja. Kami mohon dukungan agar RAD segera diselesaikan sehingga solusi permasalahan bisa berjalan sistematis,” ujar Didik.*
