WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri kembali mengukir prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 terbaik dalam kategori Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Dengan capaian 97,8 persen, Pemkab Wonogiri berhasil menempati peringkat ketiga se-Jawa Tengah dan peringkat kedelapan secara nasional dari 546 Kabupaten/Kota/Provinsi di Indonesia.
Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Komjen. Pol. Setyo Budiyanto, kepada Bupati Wonogiri Setyo Sukarno dalam acara Rapat Penguatan Kepala Daerah Bebas Korupsi yang digelar di Jogja Expo Center, Yogyakarta, (19/3/2025).
Dalam capaian MCP KPK 2024 ini, Pemkab Wonogiri masuk kategori tiga besar bersama dengan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Batang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri, FX Pranata yang ditemui di Ruang Khayangan Komplek Setda kabupaten Wonogiri, mengatakan pihaknya mengapresiasi kerja keras seluruh ASN Pemkab Wonogiri sehingga berhasil meraih apresiasi dari KPK.
“Tentunya ini adalah upaya yang luar biasa dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan praktik pemberantasan korupsi di Kabupaten Wonogiri,” ujar Pranata, Kamis (20/3/2025).
Pranata mengatakan, prestasi ini adalah capaian yang tertinggi selama proses penilaian MCP KPK di Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu pihaknya menyampaikan bahwa capaian ini hendaknya bukan hanya sebatas meraih nilai yang tinggi, tetapi juga dapat secara langsung diimplementasikan oleh aparat pemerintahan dan menyentuh seluruh sektor yang ada, khusunya pada delapan area yang menjadi fokus intervensi penilaian MCP KPK.
“Tentunya proses-proses yang dilalui ini, yakni pencegahan dan pemberantasan korupsi akan menjadi bagian dari budaya kinerja pemerintah daerah di tahun-tahun yang akan datang,” terangnya.
Terkait dengan area intervensi yang disebutkan oleh Pranata, Inspektur Kabupaten Wonogiri, Mardianto mengungkapkan bahwa evaluasi MCP KPK ini didasarkan pada delapan indikator yakni Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Optimalisasi Pajak Daerah.
Meski telah meraih peringkat terbaik ketiga se-Jawa tengah, Mardianto menyampaikan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yakni pada indikator-indikator yang belum meraih nilai optimal. Pihaknya mengungkapkan hal ini disebabkan karena adanya perubahan indikator penilaian dari tahun ke tahun.
“Sehingga kami harus mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisa indikator-indkator yang dimaksud. Indikator-indikator ini harus dipahami, ditelaah oleh OPD-OPD pengampu, dokumen pedukungnya apa, substansinya bagaimana, baru kemudian kami Inspektorat selaku koordinator, mendorong seluruh OPD pengampu untuk mempersiapkan semuanya termasuk rencana aksi atas elemen-elemen tersebut. Itu strategi kami ke depannya,” tuturnya.
Mardianto berharap capaian yang diraih Pemkab Wonogiri ini mampu mendorong peningkatan komitmen seluruh stakeholder Pemkab Wonogiri dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi.
MCP sendiri adalah Monitoring Center for Prevention, yaitu program dan instrumen yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memonitor dan menilai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui 8 area intervensi MCP juga merupakan instrumen pengukuran perbaikan tata kelola pemerintahan. MCP dilaksanakan oleh KPK RI pada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
Tujuan dilaksanakannya MCP adalah untuk mengidentifikasi risiko korupsi, meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan, mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi, hingga tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, serta menjaga agar korupsi tidak terjadi atau setidaknya dikurangi di berbagai tempat di Indonesia.
