SEMARANG – Perlindungan hukum bagi perempuan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, terus diperkuat. Tim Penggerak PKK Jawa Tengah bersama Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah menghadirkan layanan Sahabat Hukum Keluarga, sebagai wadah konsultasi, edukasi, advokasi, dan pendampingan bagi kelompok rentan, yang menghadapi persoalan hukum maupun menjadi korban kekerasan.
Ketua TP PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin mengatakan, layanan itu diharapkan dapat mempermudah masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam memperoleh akses bantuan dan pendampingan hukum. Melalui Sahabat Hukum Keluarga, masyarakat dapat berkonsultasi serta mendapatkan pendampingan, dengan dukungan advokat dan organisasi bantuan hukum yang telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jateng.
Layanan itu sekaligus menjadi wadah bagi kader PKK di Jawa Tengah, yang telah mengikuti pelatihan paralegal untuk mengaktualisasikan kemampuan dalam membantu masyarakat. Hingga saat ini, pelatihan paralegal telah dilaksanakan sebanyak delapan angkatan dengan melibatkan 400 kader PKK.
“Sahabat Hukum Keluarga ini nantinya kita akan hubungkan dengan Posbankum yang ada di setiap desa, dan juga OBH mitra Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah,” ujar Nawal, seusai membuka Pelatihan Paralegal Angkatan VIII, di Aula Monumen PKK Jawa Tengah, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (10/11/2026).
Dalam implementasinya, Sahabat Hukum Keluarga akan bersinergi dengan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan, serta organisasi bantuan hukum (OBH) mitra Biro Hukum Setda Jateng. Kehadiran layanan ini juga diharapkan memperkuat Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), yang menjadi bagian dari program Kecamatan Berdaya Gubernur Ahmad Luthfi.
Nawal menjelaskan, kelompok rentan yang menjadi sasaran layanan ini meliputi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, terutama yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Melalui layanan tersebut, mereka diharapkan tidak lagi kesulitan mengakses konsultasi dan pendampingan.
“Kita akan membuka di setiap kantor PKK ini untuk nantinya bisa melayani. Ada konsultasi hukum, bantuan pendampingan, advokasi, yang nantinya akan dibantu oleh advokat-advokat,” ujar istri Wagub Jateng tersebut.
Dia mengajak masyarakat yang mengalami persoalan hukum maupun menjadi korban kekerasan, agar tidak ragu mencari bantuan. Menurutnya, keberadaan Sahabat Hukum Keluarga diharapkan dapat mendekatkan layanan perlindungan hukum kepada masyarakat, melalui jaringan PKK hingga tingkat bawah.
“Ini merupakan salah satu hasil dari pelatihan paralegal, mereka diberikan wadah dan tentunya Sahabat Hukum Keluarga ini, juga bisa melayani seperti klinik hukum yang ada di PKK,” pungkas Nawal.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jateng, Haerudin mengatakan, kehadiran Sahabat Hukum Keluarga sejalan dengan upaya memperkuat perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Hal itu juga sejalan dengan semangat Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
Saat ini, pihaknya telah menjalin kemitraan dengan 24 OBH. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh bantuan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
“Sebagaimana penekanan dari Ibu Ketua PKK terkait dengan masyarakat miskin dan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Ini yang nanti akan menjadi konsen kami,” ungkap Haerudin.*
