SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mendorong percepatan registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat terdata dan terakomodasi dalam program bantuan pemerintah.
Hal itu disampaikan Taj Yasin usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara daring, Jumat, 6 November 2026 di ruang kerja.
Rapat tersebut menghadirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dengan menghadirkan kepala daerah se-Indonesia.
Taj Yasin mengatakan, pemerintah pusat melalui koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial mengajak seluruh pemerintah daerah di Jateng untuk mempercepat pelaksanaan registrasi Perlinsos Digital. Program ini diharapkan dapat memperkuat basis data yang sudah ada melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sekaligus mengakomodasi masyarakat yang belum terjangkau pendataan sebelumnya.
“Saya mengajak seluruh kabupaten/kota, terutama tim maupun relawan yang sudah bergabung, untuk segera bergerak. Informasi yang kami terima, dari jumlah relawan yang ada, tingkat keaktifannya baru sekitar 50 persen,” kata Taj Yasin mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.
Menurutnya, Jawa Tengah memiliki potensi untuk mempercepat proses tersebut melalui keterlibatan kader Posyandu. Sebab, Posyandu memiliki jaringan hingga tingkat desa dan dekat dengan masyarakat.
Pemprov Jateng juga memiliki program Pandu Tangguh yang berperan mendampingi masyarakat kurang mampu, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3, agar dapat mengakses bantuan pemerintah pusat maupun daerah.
Taj Yasin telah menginstruksikan pengurus Posyandu yang membidangi program Pandu Tangguh untuk melakukan evaluasi dan mempercepat pendampingan registrasi. Evaluasi diminta dilakukan setiap pekan dengan melaporkan perkembangan pendaftaran secara daring, baik dari sisi jumlah maupun persentase capaian.
“Laporan ini harus disampaikan secara rutin, sehingga kabupaten/kota bisa berlomba-lomba mempercepat proses registrasi. Posyandu memiliki jaringan sampai tingkat bawah, sehingga sangat strategis untuk membantu masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jateng berencana mengumpulkan para wakil kepala daerah melalui rapat koordinasi daring pada pekan depan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan registrasi Perlinsos Digital sekaligus mendorong percepatan di masing-masing daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, hingga saat ini Jawa Tengah berada di peringkat ke-14 secara nasional dalam capaian aktivasi Perlinsos Digital.
Dari masyarakat Jawa Tengah, tercatat sekitar 2,098 juta orang telah melakukan aktivasi. Jumlah tersebut memberikan kontribusi sekitar 18 persen terhadap capaian nasional.
Meski demikian, menurut Imam, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Sebab, sasaran registrasi di Jawa Tengah mencapai sekitar 13 juta orang. Sedangkan target yang harus dicapai hingga Desember 2026 lebih dari enam juta orang.
“Kalau sampai Desember, harapannya capaian Jawa Tengah bisa mencapai 50 persen. Saat ini kita baru sekitar dua juta orang, sehingga masih perlu percepatan,” jelasnya.
Untuk mengejar target tersebut, Dinas Sosial Jateng akan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi setiap Senin bersama pemerintah kabupaten/kota. Dalam forum tersebut, daerah dengan capaian tertinggi maupun terendah akan dievaluasi untuk mengetahui kendala dan mencari solusi percepatan.
Imam menyebut Kabupaten Batang menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni sudah melampaui 51 persen. Sementara itu, Kabupaten Tegal dan Banyumas yang sebelumnya menjadi daerah percontohan justru masih berada di peringkat ke-34.
Di sisi lain, Kabupaten Demak menunjukkan perkembangan positif karena berhasil melampaui capaian Kabupaten Tegal dan Banyumas.
Ia menambahkan, percepatan registrasi melibatkan berbagai unsur. Mulai dari kepolisian melalui Bhabinkamtibmas, TNI melalui Babinsa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga kader Posyandu.
Menurutnya, pendamping PKH menjadi salah satu unsur yang cukup aktif karena secara rutin berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui kelompok Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).
“Kita berharap seluruh unsur bisa bergerak bersama. Dengan keterlibatan pemerintah daerah, pendamping sosial, TNI-Polri, dan kader Posyandu, target registrasi Perlinsos di Jawa Tengah dapat dipercepat,” tandasnya.*
