Metrojateng.id – Upaya menjaga kelestarian lingkungan tidak bisa lagi diposisikan sebagai agenda tambahan dalam pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan, perlindungan alam harus menjadi arus utama kebijakan, dengan menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan hijau yang berkelanjutan.
Menurut Heri, Jawa Tengah memiliki kekayaan tradisi dan nilai-nilai lokal yang sejak lama mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam.
Nilai tersebut, kata dia, seharusnya tidak ditinggalkan di tengah modernisasi, tetapi justru diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan.
“Banyak kearifan lokal kita yang sejak dulu mengajarkan cara hidup selaras dengan alam. Ini bukan romantisme masa lalu, tapi pengetahuan ekologis yang relevan hingga hari ini,” ujar Heri.
Ia menilai berbagai persoalan lingkungan yang kini muncul. Mulai dari banjir, longsor, kekeringan, hingga krisis kualitas lingkungan, tidak lepas dari pola pembangunan yang sering kali mengabaikan daya dukung alam dan konteks sosial-budaya setempat.
“Kebijakan hijau tidak cukup hanya berbicara soal regulasi atau teknologi ramah lingkungan. Yang jauh lebih penting adalah cara pandang. Alam tidak boleh terus diperlakukan sebagai objek eksploitasi,” tegasnya.
Heri mencontohkan sejumlah praktik lokal di wilayah pegunungan, pesisir, hingga pedesaan di Jawa Tengah yang masih menjaga keseimbangan alam melalui sistem tanam tradisional.
Praktik lain pengelolaan air berbasis komunitas, serta aturan adat dalam menjaga hutan dan sumber daya alam. Praktik-praktik tersebut, menurutnya, perlu diperkuat melalui kebijakan daerah.
“Kalau pemerintah mau serius, kearifan lokal bisa menjadi mitra strategis pembangunan. Bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga menguatkan identitas dan partisipasi masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, Heri juga mendorong agar kebijakan hijau tidak berhenti pada tataran dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam program konkret lintas sektor. Mulai dari tata ruang, pertanian, pendidikan, hingga pengelolaan sumber daya air.
Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan, agar kebijakan lingkungan tidak bersifat top-down dan justru menimbulkan konflik di lapangan.
“Kalau masyarakat dilibatkan, mereka akan merasa memiliki. Dan ketika rasa memiliki itu tumbuh, upaya menjaga alam akan berjalan secara alami dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ke depan, DPRD Jateng akan terus mendorong penguatan regulasi yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan generasi mendatang.
“Menjaga alam sama artinya dengan menjaga masa depan. Pembangunan yang mengabaikan lingkungan mungkin terlihat cepat, tapi risikonya akan dibayar mahal oleh anak cucu kita,” pungkasnya.
