SEMARANG – Angka perceraian yang tinggi, menimbulkan efek negatif bagi keluarga. Maka perlu kolaborasi berbagai lembaga untuk menyelesaikan persoalan yang timbul akibat perceraian.
Hal itu mengemuka dalam audiensi Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jawa Tengah, dengan Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), di ruang kerjanya, Senin, 9 Februari 2026.
Pada pertemuan itu, Gus Yasin, mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan, permasalahan yang ditangani BP4 sangat krusial dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi banyak pihak. Wagub mengemukakan gagasan agar Pemprov Jateng memiliki program kelas calon pengantin (catin).
“Saya ingin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki program untuk kelas calon pengantin. Meskipun di tengah keterbatasan anggaran, program ini sangat penting mengingat kompleksnya persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga paska pernikahan,” bebernya.
Kelas catin diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan yang memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). BP 4 juga dapat berkolaborasi dengan Kecamatan Berdaya, yang memiliki program paralegal bagi masyarakat terdampak kekerasan dalam rumah tangga.
Menanggapi gagasan tersebut, Ketua BP4 Jawa Tengah Eman Sulaeman memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov Jateng. Menurutnya, tugas BP 4 sangat selaras dengan tugas pemerintah dalam mempersiapkan rumah tangga untuk membentuk keluarga sakinah.
“Tugas lain BP4 adalah memediasi, advokasi keluarga yang berkonflik, sampai dengan mitigasi dampak negatif perceraian, utamanya kepada anak-anaknya. Lembaga kami juga memiliki konsultan dan fasilitator yang tersertifikasi,” jelasnya.
Dia membeberkan angka perceraian saat ini sudah setara dengan 30 % jumlah pernikahan yang dicatat pada tahun 2024. Angka berasal dari Badan Pusat Statistik tersebut sangat memprihatinkan.
“Jumlah itu sangat tinggi, karena mencapai 30 % dari jumlah pernikahan yang tercatat pada tahun 2024. Sedangkan sisanya yang 70%, yang tidak cerai itu, juga belum tentu rumah tangga yang bahagia,” ujarnya.
Menurutnya, kelas calon pengantin yang digagas Gus Yasin sangat besar manfaatnya. Dia berharap, terjalin kolaborasi dengan Pemprov Jateng dalam mewujudkan harmonisasi keluarga di Jawa Tengah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati mengatakan, Pemprov sudah memiliki sejumlah program dalam menunjang ketahanan keluarga di Jawa Tengah. Antara lain, generasi reproduksi, dan ketahanan keluarga.
Rencana kelas calon pengantin, kata Ema, juga sudah mengemuka. Meskipun nantinya akan dilaksanakan secara daring. Nantinya, dinas akan membuka kelas bagi pasangan yang hendak menikah, sebagai ruang belajar dan konsultasi agar paham bagaimana berkeluarga.
“Kami sudah membahas dengan BP4 dan berencana untuk membuka kelas calon pengantin ini meskipun nantinya dilakukan melalui ruang zoom. Karena berkeluarga bukan hanya senang-senang saja, tetapi tantangannya sangat berat,” jelasnya.
Adapun materi kelas calon pengantin, kata Ema, dapat menggunakan modul yang diterbitkan oleh Kementrian Agama. Kelas juga akan menghadirkan konsultan dan fasilitator yang tersertifikasi Mahkamah Agung, antara lain dari BP4 Jateng.*
