Yogyakarta – Serikat Pekerja PT PLN (Persero) atau SP PLN secara resmi menggelar kegiatan Forum Advokasi Nasional (FAN) Batch I. Kegiatan berskala nasional ini dilaksanakan di Aula PLN Unit Induk Distribusi (UID) Yogyakarta dan dihadiri oleh para pengurus serta delegasi dari berbagai daerah.
Rangkaian kegiatan FAN Batch I ini berlangsung selama tiga hari, terhitung sejak tanggal 19 hingga 21 Agustus 2026. Acara ini menjadi langkah strategis SP PLN dalam menguatkan kapasitas para anggotanya, khususnya dalam bidang advokasi dan hukum ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan.
FAN 2026 dirancang sebagai program berkelanjutan yang akan diselenggarakan dalam lima gelombang di berbagai wilayah di Indonesia. Setelah Yogyakarta, kegiatan akan dilanjutkan ke PLN UID Sumut (26-28 Agustus), PLN UIW NTB (2-4 September), PLN UID Sulselrabar (9-11 September), dan ditutup di PLN UID Kalselteng (17-19 September).
Ketua Panitia FAN, Farieds, dalam laporannya menegaskan bahwa momentum pembukaan di Yogyakarta ini merupakan sejarah baru bagi organisasi. “Hari ini kita resmi membuka Diklat Forum Advokasi Nasional Batch 1 di Ibukota Yogyakarta yang tercinta. Diklat ini bukan sekadar pelatihan, ini adalah kawah candradimuka tempat kita mengasah strategi dan menyatukan barisan advokasi dari ujung barat hingga timur Indonesia,” ujar Farieds.
Farieds menambahkan bahwa kegiatan di Batch 1 ini diikuti oleh sekitar 60 pejuang advokasi terbaik yang mewakili seluruh wilayah Pulau Jawa. Para peserta akan ditempa secara langsung selama tiga hari oleh tujuh narasumber ahli dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), baik dari Departemen Advokasi maupun Departemen Diklat.
Pembukaan forum ini dilakukan secara langsung oleh General Manager PLN UID Yogyakarta, Deri Prasetio Utomo. Dalam sambutannya, Deri menyampaikan rasa syukur dan menyambut hangat seluruh jajaran pengurus SP PLN yang telah memilih Yogyakarta sebagai tuan rumah pembuka rangkaian FAN 2026.
Deri juga menekankan betapa pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis antara manajemen dan serikat pekerja. “Sinergi yang kuat antara Serikat Pekerja dan manajemen adalah kunci utama dalam menjaga keandalan operasional PLN untuk menerangi seluruh pelosok Indonesia,” tutur Deri.
Sementara itu, Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali, dalam arahannya memberikan apresiasi tinggi terhadap terselenggaranya kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa tujuan utama diklat ini adalah untuk memastikan seluruh anggota memiliki kapasitas dan pemahaman hukum yang mumpuni dalam membela hak-hak pekerja.
“Advokasi bukan sekadar beracara di pengadilan, melainkan kemampuan kita membangun opini untuk memengaruhi kebijakan. Kita harus cerdas dan kritis menghadapi tantangan eksternal seperti wacana power wheeling, restrukturisasi bisnis, hingga persoalan outsourcing,” tegas Abrar di hadapan para peserta.
Abrar menutup sambutannya dengan harapan agar profesi-profesi kritikal di PLN, seperti tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), terus dilindungi dari kebijakan alih daya yang berpotensi merugikan, demi menjaga keahlian esensial bangsa.***
