SEMARANG – Negara yang baik bukan yang paling keras bersuara, melainkan yang paling dekat terasa. Tak melulu hadir lewat gedung megah dan pidato panjang, pembangunan bermakna lahir dari kerja senyap yang berdampak panjang.
Di Jawa Tengah, ia justru memilih menyusur nadi kehidupan warga. Dari balai kecamatan, lapangan desa, hingga ruang pelayanan sederhana. Dari kegelisahan itulah Kecamatan Berdaya dirancang, sebuah ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memendekkan jarak antara kebijakan dan warga.
Bagi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kecamatan bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah simpul kehidupan, tempat warga mengurus hak, mencari perlindungan, mengembangkan potensi, dan berharap pada masa depan yang lebih baik. Melalui Kecamatan Berdaya, negara dihadirkan lebih dekat, lebih membumi, dan lebih terasa manfaatnya.
Sepanjang 2025, gagasan itu mulai berwujud. Sebanyak 142 kecamatan di Jawa Tengah ditetapkan sebagai proyek percontohan Kecamatan Berdaya dan mulai menjalankan program pemberdayaan. Di wilayah-wilayah ini, layanan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga ruang aktualisasi generasi muda mulai ditata dan dijalankan secara terintegrasi.
“Kecamatan Berdaya adalah jembatan layanan pemerintah ke 8.490 desa dan 576 kecamatan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah, Nadi Santoso, Senin, 29 Desember 2025.
Dari jembatan inilah, warga Jawa Tengah diharapkan dapat mengakses layanan negara tanpa harus merasa jauh dan terpinggirkan. Program ini dibangun di atas empat pilar utama.
Pertama, perlindungan perempuan dan anak, yang diwujudkan melalui penguatan layanan dan pelatihan kader paralegal di tingkat kecamatan. Kedua, pemberdayaan pemuda lewat Kartu Zilenial dan penyediaan sport center sebagai ruang tumbuh generasi muda. Ketiga, perhatian khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Keempat, penguatan ekonomi kreatif yang berangkat dari potensi lokal.
Di sektor kepemudaan, Kartu Zilenial menjadi salah satu instrumen penting. Hingga akhir 2025, lebih dari 12 ribu generasi milenial dan Gen Z telah memanfaatkan program ini. Mulai dari pelatihan agribisnis, kewirausahaan, hingga penguatan keterampilan kerja. Di kecamatan, anak-anak muda tak lagi hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi pelaku yang disiapkan untuk mandiri.
Sementara itu, pada pilar perlindungan perempuan dan anak, Pemprov Jateng menggandeng TP-PKK, BKOW, serta berbagai lembaga terkait. Ratusan kader paralegal dilatih agar kecamatan mampu menjadi garda terdepan pendampingan korban kekerasan dan perundungan. Harapannya sederhana namun mendasar: warga mendapatkan rasa aman dan keadilan tanpa harus menempuh jarak yang jauh.
“Pelayanan harus paling dekat dengan masyarakat, terutama untuk kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan,” tegas Nadi.
Kecamatan Berdaya juga tidak berdiri sendiri. Pemprov Jateng mengonsolidasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bergerak dalam satu arah. Rapat koordinasi tingkat provinsi digelar untuk memetakan peran masing-masing OPD hingga level kecamatan. Targetnya, mulai 2026 setiap OPD sudah memiliki kegiatan yang jelas dan terukur di Kecamatan Berdaya.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Pemerintah kabupaten/kota didorong aktif, bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga penguatan kelembagaan dan dukungan OPD setempat. Perguruan tinggi pun dilibatkan melalui program KKN, agar gagasan akademik bersua langsung dengan realitas sosial di kecamatan.
Ke depan, Pemprov Jateng menargetkan seluruh 576 kecamatan di Jawa Tengah berstatus Kecamatan Berdaya pada 2026. Sebuah ambisi besar, namun berangkat dari keyakinan sederhana: negara harus hadir di tempat paling dekat dengan warganya.
Di Jawa Tengah, negara tak lagi hanya berbicara dari balik podium. Ia berjalan menyusuri kecamatan, mengetuk pintu-pintu desa, dan menyapa warganya dengan layanan nyata. Itulah makna Kecamatan Berdaya, ikhtiar menghadirkan negara yang lebih dekat, lebih peduli, dan tentunya lebih berdaya.*
