Semarang – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah membuka posko aduan khusus untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, khususnya para siswa di Jawa Tengah.
Kepala Kejati (Kajati) Jateng, Dr. H. Ponco Hartanto, SH MH, mengungkapkan posko aduan ini dilengkapi dengan hotline yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini bertujuan agar anggaran besar yang dialokasikan untuk program ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan pemerintah.
“Posko pengaduan sudah kami buat, termasuk hotline di kantor kami. Kami mengundang masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan program ini,” ujar Ponco Hartanto, saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di SMA Negeri 4 Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (3/2).
Ponco juga menekankan bahwa pengawasan program MBG akan melibatkan seluruh jajaran Kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten/kota, yang memiliki peran penting dalam memastikan program ini berjalan dengan transparan dan tepat sasaran.
“Program ini tidak hanya diawasi dari tingkat provinsi, tetapi juga sampai ke daerah. Kami ingin memastikan bahwa semua pelaksanaan MBG di setiap daerah dapat dipantau dengan baik,” tambahnya.
Dengan anggaran nasional mencapai Rp 71 triliun untuk program MBG, Ponco mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi. Pengawasan ini sangat penting agar kualitas dan distribusi makan bergizi untuk siswa tetap terjamin sesuai standar pemerintah.
“Saya harap masyarakat juga ikut mengawasi, karena anggaran yang besar ini harus benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa. Mari kita pastikan MBG berjalan sesuai aturan dan tanpa penyimpangan,” tegas Ponco.
Ia juga menegaskan bahwa pentingnya kualitas gizi yang diterima oleh para siswa tidak boleh diabaikan. Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini, terutama dalam hal asupan gizi yang optimal.
Sebagaimana diketahui, setelah sebulan pelaksanaan program MBG di Jawa Tengah, Kejati Jateng memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang ditemukan dalam program ini. Semua pelaksanaan MBG terpantau berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai dengan mutu serta anggaran yang telah ditentukan.
Dengan adanya posko aduan ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan menjaga agar program ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberi manfaat maksimal bagi generasi muda.***
