SEMARANG – Gerakan Jalan Lurus (GJL) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri dalam membenahi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pergantian sejumlah pejabat strategis di lingkungan kepolisian dinilai menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum dan membersihkan institusi negara dari berbagai praktik penyimpangan.
Dukungan tersebut disampaikan melalui aksi damai yang diikuti puluhan anggota GJL di Semarang, Kamis (15/10/2026). Aksi berlangsung dari kawasan Tugu Air Mancur di Jalan Pahlawan, kemudian berlanjut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, hingga berakhir di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah.
Ketua Umum GJL, Riyanta, menegaskan bahwa pembenahan aparat penegak hukum diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat, berwibawa, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurut Riyanta, pergantian pejabat di tubuh Polri harus diikuti komitmen nyata dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berbagai praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
“Momentum hari ini harus kita gunakan untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri membersihkan oknum-oknum yang merusak institusi negara,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dan pengawasan masyarakat. Karena itu, masyarakat tidak boleh menganggap dirinya tidak memiliki peran dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.
Riyanta meminta anggota GJL di seluruh Indonesia menjadi agen pembangunan sekaligus agen perubahan dengan berani melaporkan berbagai dugaan pelanggaran hukum kepada pihak berwenang.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian GJL meliputi mafia peradilan, mafia tanah, mafia pertambangan, penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM), korupsi, pungutan liar, pemerasan, hingga premanisme yang dilakukan oknum tertentu, termasuk penagih utang atau debt collector.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak takut terhadap premanisme. Negara harus hadir melindungi rakyat, termasuk dari tindakan oknum debt collector yang memaksa, memeras, atau bertindak seperti preman,” ujarnya.
Terkait persoalan tersebut, Riyanta meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang menggunakan cara intimidatif dalam menagih kewajiban kredit. Ia juga mendorong agar oknum aparat yang diduga melindungi praktik semacam itu ditindak sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, Riyanta mendorong penguatan fungsi intelijen untuk mendeteksi dan mencegah berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat. Informasi dari masyarakat, menurutnya, perlu dikelola secara maksimal untuk membantu aparat mengungkap tindak pidana.
Ia berharap masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mitra aparat dalam menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran hukum. Namun, setiap laporan harus disampaikan melalui mekanisme yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Riyanta juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak melindungi pihak mana pun yang diduga terlibat korupsi, termasuk jika perkara tersebut berkaitan dengan pejabat atau lembaga yang memiliki pengaruh.
“Siapa pun yang melanggar hukum harus ditindak. Jangan sampai ada pihak yang dilindungi hanya karena jabatan atau kedekatan dengan kekuasaan,” katanya.
Ia menegaskan, GJL tidak memiliki kepentingan terhadap jabatan maupun kekuasaan. Organisasi tersebut ingin berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Melalui aksi damai tersebut, GJL berharap pembenahan Polri dan lembaga penegak hukum lainnya dapat berjalan secara konsisten. Riyanta juga mengajak generasi muda mengambil peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melawan berbagai bentuk penyimpangan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, aman, dan berwibawa.***
