SEMARANG – Jawa Tengah semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu magnet investasi nasional. Kementerian Investasi dan Hilirisasi menyebut Jateng sebagai “primadona” yang banyak dilirik investor, ditopang infrastruktur, kemudahan perizinan, kondisi wilayah yang kondusif, hingga biaya hidup yang kompetitif.
Pengakuan tersebut disampaikan Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Saribua Siahaan, seusai bertemu Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Kantor Gubernur, Kota Semarang, Selasa (18/8/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari penilaian lapangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk melihat langsung berbagai indikator yang membuat Jawa Tengah semakin menarik bagi investor.
“Jawa Tengah ini primadona. Selain infrastrukturnya bagus, sistem pemerintahan daerah dan perizinannya juga bagus. Living cost-nya kompetitif sehingga menjadi daya tarik investor untuk memilih Jawa Tengah sebagai tujuan investasi,” ujar Saribua.
Menurut Saribua, karakteristik Jawa Tengah membuat daerah ini relatif mudah ditawarkan kepada calon investor, khususnya untuk investasi manufaktur dan sektor padat karya.
Dalam pengalaman Kementerian Investasi dan Hilirisasi mempromosikan berbagai daerah kepada investor, persoalan lahan dan kepastian perizinan menjadi sejumlah indikator penting. Setelah itu, investor juga mempertimbangkan besarnya pasar domestik serta ketersediaan sumber daya alam.
“Investor yang memilih Jawa Tengah itu tidak hanya satu atau dua. Yang jelas, Jawa Tengah itu primadona yang dilirik banyak investor,” katanya.
Daya tarik investasi tersebut tercermin dari kinerja investasi Jawa Tengah yang terus tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi di Jateng mencapai sekitar Rp 110 triliun.
Sementara hingga semester I-2026, realisasi investasi telah mencapai Rp 59,94 triliun. Angka tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 25,92 triliun, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 22,62 triliun, serta investasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebesar Rp 11,40 triliun.
Investasi tersebut juga membawa dampak langsung terhadap masyarakat. Hingga semester I-2026, realisasi investasi telah menyerap sekitar 213 ribu tenaga kerja.
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, capaian tersebut bukan semata-mata soal besarnya modal yang masuk, tetapi bagaimana investasi mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, sekaligus membantu menekan kemiskinan dan pengangguran.
“Investasi ini penting untuk perkembangan wilayah, mereduksi angka kemiskinan dan pengangguran,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat berdialog dengan tim Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Ahmad Luthfi mengatakan penilaian langsung dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi menjadi bagian penting dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat iklim investasi di Jawa Tengah.
Menurutnya, upaya menarik investor harus dibarengi dengan penciptaan rasa aman, kepastian berusaha, kemudahan perizinan, regulasi yang mendukung, infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Langkah tersebut, kata dia, sejalan dengan konsep collaborative government yang menjadi salah satu pendekatan pembangunan di Jawa Tengah.
“Menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif memang menjadi tanggung jawab kita semua,” ujarnya.
Luthfi menegaskan Jawa Tengah tidak bisa hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD untuk membiayai pembangunan. Investasi menjadi salah satu sumber daya penting untuk menggerakkan perekonomian daerah.
“Dalam membangun wilayah, kita tidak bisa mengandalkan PAD dan APBD saja. Maka investasi menjadi salah satu sumber daya. Untuk itu kami terus tawarkan potensi investasi di Jawa Tengah kepada banyak calon investor,” katanya.
Masuknya investasi juga berjalan beriringan dengan sejumlah indikator ekonomi dan sosial yang positif.
Pada semester I-2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,80 persen. Di sisi lain, persentase penduduk miskin per Maret 2026 turun menjadi 9,21 persen, dari sebelumnya 9,48 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turun. Pada Februari 2026, TPT Jawa Tengah tercatat 4,24 persen, menurun 0,09 poin dibandingkan Februari 2025 yang berada di angka 4,33 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa investasi tidak berhenti pada angka penanaman modal, tetapi mulai memberikan efek berantai terhadap perekonomian dan masyarakat.
Karena itu, Pemprov Jawa Tengah terus mendorong penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, kepastian perizinan, keamanan wilayah, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan Jawa Tengah tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif.
Dengan fondasi tersebut, predikat Jawa Tengah sebagai “primadona investasi” bukan sekadar klaim, melainkan tercermin dari derasnya investasi yang masuk dan semakin luasnya lapangan kerja yang tercipta bagi masyarakat.***
