SEMARANG – Penanganan darurat hingga langkah permanen untuk tanggul jebol Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, mulai disiapkan secara terpadu.
Pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi korban banjir sekaligus menyiapkan normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara (huntara), hingga relokasi warga terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengatakan, penanganan banjir saat ini sudah terkendali dan genangan telah surut. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana juga telah melakukan penanganan darurat dengan menutup tanggul yang jebol.
“Penanganan sementara sudah dilakukan. Selanjutnya akan dibangun permanen agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” kata Suharyanto saat meninjau lokasi bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Selasa pagi (19/5/2026).
Menurut dia, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang berupa pelebaran Sungai Plumbon. Untuk mendukung proyek tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kota Semarang dan BBWS akan melakukan pembebasan lahan di sekitar aliran sungai.
Suharyanto menegaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan seluruh warga terdampak bencana mendapatkan prioritas penanganan, terutama pemenuhan kebutuhan dasar.
“Bantuan logistik sudah diberikan, mulai makanan, minuman, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya. Kalau masih kurang akan kami tambah,” ujarnya.
Selain bantuan darurat, pemerintah juga mulai menyiapkan hunian bagi warga terdampak. BNPB akan membangun huntara bagi warga yang membutuhkan tempat tinggal sementara.
Sementara warga yang memilih tidak tinggal di huntara akan menerima bantuan biaya sewa rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan hingga hunian tetap tersedia.
“Untuk warga yang lokasi rumahnya sudah tidak memungkinkan ditempati lagi karena rawan bencana, nanti akan dipikirkan hunian tetapnya,” kata Suharyanto.
Gubernur Ahmad Luthfi yang memimpin Jawa Tengah bersama Wagub Taj Yasin, mengatakan, seluruh perangkat daerah langsung bergerak cepat begitu bencana terjadi. Penanganan dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan yang telah diterapkan hingga tingkat desa.
“Dinas Kesehatan turun melalui layanan Speling, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan bahan pokok, dan Dinas PUPR membantu alat penanganan di lapangan,” kata Luthfi.
Pemprov Jawa Tengah juga menyerahkan bantuan senilai total Rp 124 juta. Bantuan tersebut meliputi logistik makanan dan non makanan dari BPBD dan Dinas Sosial, bantuan beras dan mi mocaf dari Dinas Ketahanan Pangan, obat-obatan dan layanan kesehatan dari Dinas Kesehatan, serta perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan.
“Kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kami juga berterima kasih atas dukungan BNPB dalam penanganan bencana di Jawa Tengah,” ujar Luthfi.**
