SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengajak badan usaha milik negara (BUMN) memperkuat kolaborasi dalam penanganan bencana di Jawa Tengah.
Keterlibatan BUMN diharapkan tidak hanya sebatas penyaluran bantuan saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya mitigasi sebelum bencana hingga pemulihan wilayah terdampak.
Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan kerja sama berbagai pihak dalam seluruh tahapan, mulai dari prabencana, saat bencana, hingga pascabencana.
“Kalau kita bicara tentang kebencanaan ada pra-bencana, ada saat bencana dan ada setelah bencana. Rasa-rasanya kalau dengan BUMN ini tiga-tiganya bisa kita laksanakan, kita kolaborasikan,” kata Taj Yasin, mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, saat membuka Pelatihan Disaster Management Jawa Tengah PT Kereta Api Indonesia (KAI), di Padma Hotel Semarang, Kamis, 19 November 2026.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini mengatakan, salah satu bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan adalah memperkuat mitigasi berbasis lingkungan. Di kawasan pegunungan, misalnya, Pemprov Jateng mengajak BUMN mendukung pembuatan rorak atau lubang resapan air di lereng-lereng untuk mengurangi risiko banjir bandang.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan sumur resapan melalui APBD 2027. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menampung air hujan agar tersimpan di dalam tanah, sehingga bisa membantu mengurangi risiko banjir sekaligus menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.
“Kita akan koordinasi dengan BUMN yang ada di Jawa Tengah untuk men-support bersama-sama membikin rorak yang ada di lereng-lereng pegunungan supaya tidak terjadi bencana banjir bandang,” ujarnya.
Taj Yasin mencontohkan kawasan Gunung Sumbing yang sebelumnya mengalami kebakaran. Masyarakat setempat berinisiatif melakukan penanaman kembali pohon-pohon yang terbakar. Upaya tersebut, menurutnya, perlu dibarengi dengan pembuatan rorak untuk mengantisipasi aliran air yang berpotensi memicu banjir bandang.
Di sisi lain, penguatan mitigasi juga dibutuhkan di kawasan Pantura. Pemprov Jateng telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, untuk membahas kebutuhan penguatan penanganan kebencanaan di Jawa Tengah. Salah satunya melalui peningkatan normalisasi serta pembangunan sumur resapan.
Sementara itu, Executive Vice President of Corporate Secretary PT KAI (Persero), Wisnu Pramudyo, mengatakan KAI mendapat tugas sebagai koordinator wilayah Satgas Bencana BUMN di Jawa Tengah. Dalam menjalankan peran tersebut, KAI akan memperkuat koordinasi dengan BPBD, SAR Semarang, dan pemerintah daerah.
Menurutnya, kesiapan koordinasi sejak sebelum bencana menjadi kunci agar dukungan dari masing-masing BUMN dapat segera dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Ketika bencana terjadi, kita perlu segera mengetahui kondisi di lapangan dan apa yang paling dibutuhkan oleh warga dan siapa yang dapat menyiapkan bantuan,” jelas Wisnu.
Informasi dari lapangan nantinya menjadi dasar bagi Satgas Bencana BUMN untuk mengatur dukungan perusahaan, mulai dari pemenuhan kebutuhan masyarakat hingga penyaluran logistik ke lokasi terdampak.
Direktur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Pengaturan (BP) BUMN, Edi Eko Cahyono, menyampaikan, bahwa Satgas Bencana BUMN telah dikukuhkan untuk memperkuat ekosistem penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menegaskan, kontribusi BUMN dalam penanganan bencana perlu diarahkan tidak hanya pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga pada penguatan mitigasi agar risiko dan dampaknya dapat diminimalkan.
“Tentunya kami siap untuk mengolaborasikan rekan-rekan BUMN untuk semakin fokus, tidak hanya ketika kebencanaan itu terjadi, tetapi bagaimana kita mempersiapkan sesuatu dengan baik, memitigasi dengan baik sehingga dampak yang muncul nanti ketika terjadi bencana bisa kita minimalisir,” katanya.
Edi menambahkan, pengelolaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN juga akan terus diperkuat agar lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kolaborasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam penanganan bencana.***










