SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta, program pemerintah yang memiliki nilai ekonomi besar benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Ia menyoroti pentingnya akses permodalan agar pengusaha daerah mampu mengambil peluang dari berbagai program pemerintah. Sehingga perputaran ekonomi tidak justru dinikmati pelaku usaha dari luar daerah.
“Dilihat apakah yang mengajukan untuk perputaran ekonominya itu orang asli daerah tersebut enggak? Jangan masuk dari luar hanya memakai alamat yang ada di situ,” kata Taj Yasin, mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, saat membuka Workshop Penguatan Kapasitas Analis Potensi Ekonomi Daerah bagi TPAKD se-Jawa Tengah dan DIY, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, komplek Gubernur Jl Pahlawan Semarang, Kamis, 19 November 2026.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu mencontohkan kebutuhan pasokan telur dan ayam untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginginkan kebutuhan tersebut dipenuhi peternak dari daerah masing-masing, sehingga program yang berjalan turut menggerakkan usaha masyarakat setempat.
Namun, lanjut dia, tingginya permintaan belum sepenuhnya dapat dipenuhi peternak lokal. Keterbatasan pendanaan membuat mereka kesulitan meningkatkan kapasitas produksi. Kondisi itu membuka peluang bagi pengusaha besar dari luar daerah untuk mengambil pasokan.
“SPPG yang ada di Jawa Tengah harus beli telur dan ayamnya dari peternak. Ayam, daging, dan petelur dari daerahnya masing-masing. Ini supaya muter,” ujarnya.
Menurut Taj Yasin, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Pendampingan tidak cukup hanya dilakukan kepada usaha yang sudah mapan dan dikenal lembaga keuangan, tetapi juga harus menyasar pelaku usaha lokal yang memiliki potensi berkembang namun terkendala modal.
Ia meminta TPAKD aktif turun ke masyarakat, membantu pelaku usaha mengakses pembiayaan, hingga mendorong mereka membangun kelompok atau konsorsium agar memiliki kapasitas lebih kuat dalam mengembangkan usaha.
“Ini tugasnya TPAKD untuk mendampingi kawan-kawan pengusaha, masyarakat, yang ingin berkembang, dia punya ide besar, enggak punya modal. Nah, ini yang harus didampingi,” katanya.
Taj Yasin menambahkan, pemerintah daerah siap bersinergi dengan sektor jasa keuangan untuk mendekatkan berbagai program ekonomi dan pembangunan kepada masyarakat. Potensi yang ada di daerah perlu ditangkap, kemudian dihubungkan dengan kebutuhan pembiayaan agar pelaku usaha dapat berkembang dan meningkatkan produksinya.
Sementara itu, Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan pengembangan ekonomi daerah perlu didasarkan pada pemetaan sektor dan komoditas unggulan secara komprehensif. Analisis tidak hanya melihat kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga pertumbuhan, daya saing, produktivitas, kesinambungan produksi, dan peluang pasar.
Melalui workshop tersebut, TPAKD diharapkan mampu mengidentifikasi potensi ekonomi di masing-masing daerah, sekaligus membangun ekosistem pembiayaan yang menghubungkan pemerintah daerah, industri keuangan, pelaku usaha, kelompok usaha, hingga mitra pasar.
Menurut Hidayat, pengembangan ekosistem perlu mencakup seluruh rantai nilai usaha, mulai dari penyediaan sarana produksi, proses produksi dan pengolahan, distribusi, hingga akses pasar. Dengan demikian, pembiayaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas usaha, serta memiliki risiko yang lebih terukur.
“Dengan terbangunnya komoditas atau model komoditas untuk pertumbuhan di daerah, itu juga menyediakan peluang untuk industri keuangan bisa mengucurkan kreditnya karena dengan pendekatan ekosistem tentu risiko yang dikelola menjadi semakin baik,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja sama pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Magelang, meliputi peningkatan skala usaha komoditas beras serta penguatan produksi dan rantai pasok telur ayam.
Kerja sama tersebut melibatkan lembaga keuangan, penjaminan, asuransi, pelaku usaha, kelompok tani, serta mitra SPPG, sebagai upaya memperkuat akses pembiayaan dan kemitraan usaha di daerah.***










