Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa kekuatan ekonomi (economic power) akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kekuatan bangsa ke depan. Karena itu, sinergi antara stabilitas politik, keamanan, dan kekuatan ekonomi perlu terus diperkuat untuk menjaga ketahanan nasional sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Saya menyadari bahwa kekuatan ekonomi kita akan menjadi sesuatu yang sangat menentukan kekuatan bangsa ini ke depan,” kata Menko Polkam Djamari Chaniago saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Tahun 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menko Polkam mengatakan Indonesia memiliki kekayaan dan potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut tidak dapat dikelola secara optimal tanpa situasi politik dan keamanan yang stabil dan kondusif. Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan untuk menciptakan kondisi yang mendukung dunia usaha agar dapat memanfaatkan berbagai potensi nasional secara optimal.
“Kekayaan kita yang begitu banyak tidak mungkin bisa kita kelola sendiri, tidak mungkin bisa kita manfaatkan sendiri tanpa kita menciptakan suasana yang aman. Kekayaan kita perlu, terlebih tentunya, kita lindungi dan kita berikan peluang sebesar-besarnya kepada para pengusaha kita untuk bisa memanfaatkan semua potensi tersebut,” ujar Menko Polkam.
Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam membuka ruang bagi dunia usaha untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek politik dan keamanan. Ia menjelaskan bahwa Kemenko Polkam menjalankan fungsi koordinasi terhadap kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, TNI, Polri, dan BIN, serta berkoordinasi dengan Kejaksaan.
“Jangan ragu-ragu. Sampaikan apa yang kira-kira masih bisa disampaikan kepada saya. Saya akan sepenuhnya mendukung berbagai kepentingan perusahaan dan dunia usaha,” katanya.
Menurut Menko Polkam, penyampaian aspirasi dan persoalan dunia usaha secara langsung dapat membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha. Persoalan yang berkaitan dengan aspek politik dan keamanan selanjutnya dapat diurai dan dikoordinasikan dengan kementerian maupun lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Lebih lanjut, Menko Polkam menegaskan bahwa politik, keamanan, dan ekonomi merupakan tiga aspek yang saling berkaitan. Stabilitas politik diperlukan untuk menciptakan kepastian, sementara kondisi keamanan yang kondusif menjadi prasyarat agar aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik. Pada saat yang sama, perekonomian yang kuat turut menopang stabilitas nasional.
“Antara politik dan keamanan tidak bisa dilepaskan, antara keamanan dengan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan, semuanya menjadi satu kesatuan. Bagaimana mungkin ekonomi bisa berjalan dengan baik kalau keamanan tidak bagus? Bagaimana keamanan juga bisa mantap kalau ekonominya tidak bagus? Maka, keduanya saling mengisi,” ujar Menko Polkam.
Menko Polkam berharap Rakornas Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia dapat menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha. Melalui forum tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha diharapkan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Semoga kita bisa menemukan sesuatu yang bisa kita pahami untuk memberikan kesempatan memperbaiki dan membantu menyelesaikan persoalan masing-masing,” kata Menko Polkam.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo. Menurutnya, persoalan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik, hukum, dan keamanan. Stabilitas politik membutuhkan penegakan hukum yang baik, sementara stabilitas keamanan juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi.
“Politik akan menjadi tidak stabil kalau hukum tidak ditegakkan secara benar. Keamanan juga tidak akan tercipta kalau kondisi ekonominya tidak baik,” ujar Bambang.
Bambang berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Polkam dapat memperkuat kepastian hukum dan stabilitas nasional sehingga memberikan kepastian bagi dunia usaha. Ia juga mengapresiasi langkah Menko Polkam dalam membuka ruang komunikasi dengan para pelaku usaha.
“Kami berharap koordinasi tersebut dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha,” ujarnya.
Bambang juga menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara adil sekaligus memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. “Jangan sampai pengusaha yang benar justru disalahkan, sementara yang salah dibenarkan, hanya untuk mencapai kepentingan tertentu,” tegasnya.
Ia berharap Rakornas tidak hanya menjadi forum untuk membahas berbagai ancaman dan persoalan yang dihadapi dunia usaha, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing perusahaan Indonesia. “Semoga kita tidak hanya berbicara mengenai ancaman, tetapi juga mengenai peningkatan kapasitas dan daya saing dunia usaha serta perusahaan kita,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan bahwa bagi dunia usaha, stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Ia menyoroti tiga hal utama, yakni kepastian berusaha, industri pertahanan sebagai penggerak ekonomi, serta ketahanan ekonomi sebagai bagian dari ketahanan nasional.
“Di sinilah Kadin hadir sebagai mitra strategis pemerintah untuk merealisasikannya. Saya berharap Rakornas ini menghasilkan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah serta Kadin Indonesia. Selain itu, mari kita juga perkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Anindya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pengurus Kadin Indonesia pusat dan daerah, baik secara langsung maupun daring, serta sejumlah pejabat utama Kemenko Polkam.***
